Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang | Attoriolong

Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang

Penulis: -
Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang
Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan selama memerintah di Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Jepang di Indonesia di masa pemerintahannya yaitu mengenai sistem pendidikan. Jepang menerapkan sistem pendidikan yang ketat di Indonesia, namun hal ini tidak terjadi untuk sistem pendidikan Islam. Hal ini dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Islam Indonesia yang populasinya sangat besar.

Tentang sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Masalahnya, Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi mereka adalah demi keperluan memenangkan perang, dan kalau perlu pemuka agama lebih diberikan keleluasaan dalam mengembangkan pendidikannya.

Berlainan dengan kolonial Belanda, di samping bertindak sebagai kaum penjajah, tetapi ada misi lain yang tidak kalah penting yang mereka emban yaitu misi agama Kristen, dan untuk ini tentu saja agama Islam yang menjadi mayoritas penduduk pribumi sekaligus sebagai penentang pertama kehadirannya, harus ditekan dengan berbagai cara, dan kalau perlu dilenyapkan sama sekali.

Karena berseberangan dengan Belanda itulah, Jepang berusaha menarik simpati umat Islam dengan menempuh beberapa kebijaksanaan.

Kantor Urusan Agama yang ada pada zaman Belanda disebut Kantor Voor Islamistische Zaken yang dipimpin oleh orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy’ari, dan di daerah-daerah juga disebut Sumuka.

Pondok Pesantren yang besar-besar sering kali mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Sekolah Negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Di samping itu pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Barisan ini dipimpin oleh KH. Zainal Arifin.
Barisan Hizbullah, barisan militer yang keanggotaannya terdiri dari para santri. Foto: nu.or.id
Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta. Para ulama bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA).

Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam pendidikan sebagaimana telah dikemukakan, yaitu sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah swasta lain, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan diselenggarakan oleh pendudukan Jepang.

Sementara itu khususnya pada awal-awalnya, madrasah dibangun dengan gencar-gencarnya selagi ada angin segar yang diberikan oleh Jepang. Walaupun lebih bersifat politis belaka, kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja dan umat Islam Indonesia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini tampak di Sumatera dengan berdirinya madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi.

Hampir seluruh pelosok pedesaan terdapat madrasah Awaliyah yang dikunjungi banyak anak-anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah ini diadakan pada sore hari dengan waktu kurang satu setengah jam. Materi yang diajarkan ialah membaca Alquran, ibadah, akhlak dan keimanan sebagai pelatihan pelajaran agama yang dilakukan di sekolah rakyat pagi hari.

Oleh karena itu, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya setiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan sebagainya, madrasah-madrasah yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren dapat berjalan dengan wajar.

Kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda bersifat weternisasi dan kristenisasi. Tujuan pendidikan pada masa itu hanya untuk melahirkan pegawai-pegawai yang diharapkan membantu pemerintahan Belanda. Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berkembang dengan pesat.

Pendidikan Islam mencoba memadukan antara pendidikan modern Belanda dengan pendidikan tradisional sehingga melahirkan madrasah berkelas yang tidak hanya memberikan pengetahuan agama saja akan tetapi juga memberikan pengetahuan umum.

Berbeda dengan Belanda, imperiaslismenya terhadap negara jajahan adalah 3G (ekonomi, politik dan agama), imperialisme Jepang justru bertujuan demi kepentingan perang antara Jepang dengan sekutu. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat kedudukan Jepang, mulai dari cara yang halus sampai yang paling kejam.

Jepang berusaha mengendalikan sumber daya manusia dan sumber daya alam negara jajahannya Indonesia. Walaupun sikap Jepang terhadap umat Islam lebih lunak (ini dilihat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan Jepang) dari Belanda, namun di balik semua itu tersembunyi maksud untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung dan membantu kepentingan perang Jepang, karena Jepang menyadari melalui agama dapat mempengaruhi masyarakat.

Untuk mempercepat usaha Jepang tersebut segala cara ditempuh dalam segala segi kehidupan. Salah satunya dengan mengubah sistem pendidikan. Oleh sebab itu, Jepang menguasai kurikulum baru, yang berlaku secara umum untuk semua sekolah. Dalam kurikulum ini bahasa Indonesia menjadi pelajaran utama, bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, taiso, melagukan lagu Jepang, melakukan penghormatan (selkerei) ke arah istana kaisar Tokyo.

Guru-guru juga harus dilatih agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan Jepang. Selain itu, diberi pelajaran tentang dasar-dasar pertahanan dan kemiliteran. Dualisme pendidikan pada masa Belanda dihapus dan diganti dengan sekolah secara umum. Kelak kebijakan ini sangat menguntungkan Indonesia di antaranya dalam penyeragaman kurikulum, bangsa Indonesia tidak lagi mengalami diskriminasi pendidikan.

Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.